Home » , » Legalitas Penugasan Guru PNS di Swasta dalam Permen

Legalitas Penugasan Guru PNS di Swasta dalam Permen

Legalitas Penugasan Guru PNS di Swasta dalam Permen

Kado spesial bagi sekolah swasta jelang lebaran. Pemerintah akhirnya memformalkan alias mengakui penugasan guru-guru PNS di sekolah swasta. Aturan baru ini bisa membendung eksodus guru berprestasi di sekolah swasta setelah berhasil lolos tes CPNS. Legalitas penugasan guru-guru PNS di sekolah swasta itu dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri (Permen). Tidak tanggung-tanggung, ada tiga Menteri yang menandatangani Permen itu kemarin.

Legalitas Penugasan Guru PNS di Swasta dalam Permen


Mereka adalah Mendikbud Mohammad Nuh, Menag Lukman Hakim Syaifuddin, dan Menter Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, selama ini memang terjadi polemik di sekolah-sekolah swasta. Khususnya ketika ada guru di sekolah swasta berkualitas lulus tes CPNS, langsung ditarik ke sekolah negeri. "Sekolah swasta jadinya seperti tempat diklat guru saja," ucap Menteri asal Surabaya itu.

Dengan adanya Permen bersama itu, sekolah swasta tidak perlu risau lagi ditinggal guru-gurunya yang berprestasi. Nuh menegaskan bahwa pemerintah selama ini sudah membantu sekolah swasta dalam bentuk rehab bagunan dan pemberian dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

"Sekarang dikembangkan lagi, pemerintah membantu dalam bentuk tenaga guru PNS untuk sekolah swasta," katanya.

Dengan cara ini, cost yang harus dikeluarkan sekolah swasta bisa ditekan. Pengalaman Nuh, komponen gaji guru bisa mencapai 60 persen dari total pengeluaran sekolah.

Ketika sudah ditempatkan guru negeri di sekolah swasta, otomatis pengeluarannya bisa berkurang. Sebab guru PNs yang diperbantukan itu sudah digahi pemerintah dan mendapatkan tunjangan profesi. Dengan demikian, alokasi dana BOS yang biasanya dipakai untuk ayar gaji honorer, bisa dialihkan ke pos lainnya seperti pengadaan buku.

Aturan teknis terkait penugasan guru PNS di sekolah swasta ini akan diatur tersendiri. Apakah sekolah swasta yang mengajukan permohonan, ataukah inisiatif dari guru PNS-nya sendiri, atau bahkan program dari dinas pendidikan setempat.

Nuh memastikan, tidak semua sekolah swasta mendapatkan suntikan tenaga guru PNS. "Sekolah internasional itu sekolah swasta. Tapi tidak kesitu arah penempatan guru PNS-nya," kata dia.

Program penugasan guru PNS ke sekolah swasta ini juga bisa membantu guru-guru yang kekurangan jam mengajar. Sehingga tidak bisa mendapatkan tunjangan profesi. Aturan untuk mendapatkan tunjangan profesi diantaranya, mengajar 24 jam tatap muka per pekan.

Menteri PAN-RB Azwar Abubakar mengatakan, aturan ini sejalan dengan program pemdayagunaan guru PNS. Dia mengatakan kinerja PNS harus dioptimalkan.

"Jangan sampai sia-sia keluar uang besar utuk menggaji mereka, tetapi kinerjanya tidak optimal," jelas Azwar. Dia mengatakan, Pendistribusian guru PNS ke swasta tetap mempertimbangkan pengisian kebutuhan guru di sekolah negeri.

Sumber : jpnn.com


-->

0 komentar:

Post a Comment